Sebuah Kebutuhan Bernama PPK Bagi Rumah Sakit

Apakah jaminan yang dapat diberikan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien? Apakah Pasien sebagai penerima jasa kesehatan telah mendapatkan pelayanan yang memenuhi standar pemerintah? Hal ini perlu diperhatikan karena pasien mempunyai hak penuh untuk mendapatkan pelayanan terbaik di fasyankes yang mereka datangi, begitu juga sebaliknya, fasyankes harusfasyankes harus memberikan pelayanannya sesuai dengan aturan pemerintah. Adalah sebuah kepastian bila aturan pemerintah telah diuji coba dan dipertanggungjawabkan hasilnya serta memiliki kekuatan hukum.

Lalu, muncul kembali pertanyaan, sampai di mana fasyankes telah mengikuti standar pelayanan yang diatur pemerintah tersebut ? Di Indonesi praktik kedokteran diatur dalam dalam Undang- Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 44 ayat 1 menyatakan "dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau standar kedokteran gigi", sementara ayat 2 menyatakan standar pelayanan kedokteran sebagaimanan dimaksud pada ayat 1 dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan,

Ada dua komponen Standar Pelayanan Kedokteran (SPK) di Indonesia yaitu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) di tingkat nasional dan Standard Prosedur Operasional (SPO) di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit dan dokter praktek swasta). SPK sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

Penyusunan SPK bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pasien agar memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggarakan pelayanan kedokteran di fasyankes. SPKdijabarkan lebih lanjut di fasyankes sesuai dengan jenis dan strata pelayanan menjadi Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam bentuk Panduan Praktek Klinis (PPK). PPK disusun oleh staf medis pada fasyankes dengan dikoordinasi oleh komite medis yang ditetapkan oleh pimpinan fasyankes. PPK disusun dan dilengkapi oleh Alur Klinis (clinical pathway), algoritmik, protokol, prosedur, standing order.

PNPK Tuberkulosis telah disusun dan diterbitkan sejak September 2013. Meski masih memerlukan kekuatan hukum yang diberikan secara resmi oleh pemerintah, PNPK ini telah menjadi pegangan dalam penyusanan PPK di tingkat fasyankes. Agar dapat diterapkkan maka TB CARE I yang didanai USAID bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengadakan acara "Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Alur Klinis/Clinical Pathway (CP) Tata Laksana TB di Rumah Sakit" di Hotel Akmani, Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2014. Diikuti sekitar 40 peserta dari 15 rumah sakit swasta dan pemerintah, staf dinas kesehatan dan Subdit TB dan Subdit RS. Publik, Kemeneterian Kesehatan.

Selain pemaparan tentang pentingnya standar pelayanan kedokteran, acara ini juga meminta para peserta untuk berdiskusi dan menyusun PPK untuk masing-masing rumah sakit. Setiap PPK dipresentasikan dan mendapat masukan dari seluruh peserta. Pada akhirnya setiap rumah sakit memiliki rancangan (draf) PPK yang akan dirampungkan dan diresmikan olehdi direktur rumah sakit masing-masing.

Penyusunan PPK di beberapa rumah sakit di Propvinisi DKI Jakarta merupakan program percontohan yang akan diterapan di propvinsi lain di Indonesia. Diharapakan, pada akhirnya rumah sakit memiliki standar yang sangat diperlukan dalam penyembuhan penyakit khususnya Tuberkulosis.