Talkshow tentang TBC dan Hak Asasi Manusia di Erasmus Huis

Jakarta -- Pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 Challenge TB Indonesia bersama-sama dengan FHI360 dan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) mengadakan talkshow mengenai relasi antara penyakit Tuberkulosis dan Hak Asasi Manusia di Erasmus Huis. Talkshow ini bertujuan untuk menyoroti hasil kerja keras dari salah satu partner Challenge TB Indonesia yaitu FHI360 dalam melakukan berbagai inisiasi penanggulangan TBC di Rutan dan Lapas di Indonesia.

Acara ini diawali dengan kata sambutan dari Bpk. Nana Herdiana, Bc.IP.,S.Sos selaku Kepala Sub-bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

Menurut Erik Post, MD, MSc Health Policy selaku Country Director dari KNCV dan Chief of Party Challenge TB, "Challenge TB mengadakan kegiatan ini karena salah satu mitra kami FHI360 sudah melakukan banyak inisiasi penanggulangan TBC di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lapas (Lembaga Permasyarakatan) serta bekerja sama dengan Kemenkumham dalam hal ini dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maka dari itu,  acara ini dapat menjadi sorotan atas kerja mereka”.

Indonesia menempati peringkat ke-2 tertinggi dalam Tuberkulosis missing cases dengan sekitar 690.000 kasus dan salah satu tempat yang rawan terjadi missing cases adalah di rutan / lapas di Indonesia. Salah satu contoh pendekatan terkait edukasi dan penyampaian informasi tentang tuberkulosis di Rutan kelas 1 Cipinang dalah diadakannya lomba “Stand Up Comedy” di antara para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). “Kami berharap dari kegiatan ini, para WBP dapat memahami tentang penyakit tuberkulosis dengan cara yang menyenangkan”  kata Koordinator Klinik Rutan Kelas I Cipinang Jakarta, Dr. Yulius Sumarli. Kompetisi ini diikuti oleh 20 WBP, video dari 3 pemenang tersebut ditayangkan dalam acara ini.

Lisa Stevens, Senior Technical Advisor TB and HIV - FHI 360 Asia Pacific Regional Office dalam paparannya menunjukan data bahwa pada saat ini terdapat 522 unit lapas/rutan di Indonesia dengan rata-rata over-crowded nasional sebesar 105% dan bahkan beberapa rumah tahanan mencapai 700%. Saat ini jumlah total tahanan di Indonesia mencapai angka sebesar 261.041 jiwa. “Hak untuk mendapat pengobatan Tuberkulosis seharusnya merupakan hak semua manusia dan tidak terkecuali bagi kelompok tahanan” kata Lisa Stevens. Beliau juga menyampaikan pendekatan yang dilakukan dari FHI360 yaitu melakukan tes screening tuberkulosis yang dilakukan secara aktif kepada 10.571 tahanan di rutan / lapas bertempat di 6 provinsi wilayah Challenge TB.

Dalam paparan terkait Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Ibu Slamet Wahyuni, Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Rudenim Jakarta, jumlah Deteni pada Rudenim Jakarta mencapai 140 jiwa dimana 114 diantaranya berasal dari Nigeria. Apabila ada deteni yang terdiagnosis TBC maka akan dirawat di RS Pengayoman Cipinang, saat ini ada satu deteni dari Afrika Selatan yang sedang menjalani rawat inap.

Acara kemudian dilanjutkan dengan talkshow, Heny Akhmad selaku Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia sebagai moderator dengan pembicara yaitu, Dr. Raz Mohammed Wali selaku Head of Migration Health Unit dari International Organization for Migration (IOM), Aktivis Hak Asasi Manusia Ruth Ogetay, Dr. Ummu Salammah selaku Kepala Seksi Seksi Perawatan Mental Dan Paliatif Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kemenkumham, Iman Teguh dari Direktorat Imigrasi bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Dr. Raz Wali dalam kesempatan ini turut menyampaikan keprihatinannya terhadap para imigran yang diketahui positif TBC lewat screening di negara lain yang menyebabkan mereka untuk dideportasi dan ditolak masuk ke negara tersebut. Dalam hal ini, pengobatan atau akses ke fasilitas pelayanan kesehatan bagi para imigran pun terhambat. “IOM Indonesia adalah salah satu misi IOM terbesar di seluruh dunia, dengan 20 bidang yang berlokasi di seluruh negeri, yang meliputi ibukota Jakarta, serta Banda Aceh di provinsi paling timur Papua dengan lebih dari 300 anggota staf yang mengerjakan berbagai kegiatan, di kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan komunitas donor untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur” ujarnya.

Aktivis Hak Asasi Manusia Ruth Ogetay menyampaikan suaranya tentang malangnya kondisi kesehatan para tahanan yang berada di lapas papua. “Saya melihat rutan/lapas yang ada disini (Jakarta) sangat berbeda dengan di Papua. Disini gedung sudah bagus dan juga banyak perawat, banyak dokter, dan petugas kesehatan lainnya lengkap. Tetapi di Papua, di puskesmas pun hanya  ada 1 dokter dan beda sekali kondisi gedung penjaranya dengan yang di Jakarta. Para tahanan di Papua sangat sulit mendapat akses ke fasyankes sehingga sulit untuk menerima pengobatan TBC yang layak.”

Dr. Ummu Salammah, Kepala Seksi Seksi Perawatan Mental Dan Paliatif Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kemenkumham  menyampaikan bahwa salah satu penyebab tingginya persebaran TBC di Rutan/Lapas adalah kondisi over-crowded atau kelebihan jumlah tahanan yang sudah jauh melebihi kapasitas dan juga ventilasi ruangan yang menyebabkan sirkulasi udara yang kurang baik di rutan/lapas itu sendiri.  Kepadatan penduduk tahanan di Rutan/Lapas dapat memudahkan persebaran udara yang tercemar bakteri Tuberkulosis. Maka dari itu, harus dilakukan pemisahan dan isolasi antara pasien yang sudah positif TBC dan pasien yang sehat sehingga infeksi TBC dapat dicegah dan ditanggulangi.

Selain itu, Iman Teguh dari Direktorat Imigrasi bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian juga menyinggung tentang para pengungsi yang masa tinggalnya sudah habis dan tidak diketahui keberadaanya sehingga sulit untuk melakukan pemantauan TBC bagi pengungsi tersebut. Berdasarkan data dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), saat ini jumlah pengungsi mandiri yang tidak diketahui keberadaanya mencapai 5.432 pengungsi dan pengungsi yang berada di Rumah Detensi sekarang ada sebanyak 14.067 pengungsi di seluruh Rumah Detensi.

Pada akhir acara, diadakan pemberian penghargaan kepada para pembicara sebagai apresiasi terhadap kerjasamanya dengan Challenge TB Indonesia dalam menanggulangi permasalahan TBC dan tetap memperjuangkan hak asasi manusia dalam hal kesehatan. (MT/TR/ARS)