Update Manajemen TBC di Lingkungan Kerja dalam Mendukung Implementasi Public-Private Mix TBC di DKI Jakarta

Manusia dewasa menghabiskan sepertiga waktu hidupnya di tempat kerja. Ada kontak sangat erat antara rekan kerja di suatu tempat kerja. Baik pengaturan ruang kerja di maupun kantor saat ini memposisikan pekerja berada di ruang bersama. Pengaturan ruang kerja ini memudahkan penyebaran penyakit TBC, dari seorang penderita TBC terkonfirmasi berpotensi untuk menyebarkan ke 10-15 pekerja lainnya. Hal ini lah yang menelisik suatu perhatian khusus untuk menggarap kasus Tuberkulosis di tempat kerja yang belum mendapatkan porsi perhatian memadai dari kedua institusi besar yaitu Dinas Tenaga Kerja (disnaker) dan Dinas Kesehatan (dinkes) DKI Jakarta.

FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) korporasi mempunyai keleluasaan mengendalikan kesehatan pekerja karena hal berikut ini:

  • Pekerja korporasi merupakan populasi yang telah tersegmentasi dalam suatu tempat, mereka terikat dalam sebuah kesepakatan kerja dan kesepakatan pembayaran upah. Semua upaya kesehatan dapat dikaitkan dengan kesepakatan tsb.
  • FKTP korporasi mayoritas memiliki sumber daya kesehatan sendiri untuk melayani pekerja, dan berorientasi melestarikan pekerja yang produktif.
  • FKTP korporasi sering merupakan bagian dari sistem K3 (Program Safety Health and Environment) yang terstruktur dan terinstitusi sedemikian, sehingga upaya preventif seperti healthy talk, health risk assessment berkala, dan upaya rehabilitasi fit to work and return to work menjadi kepedulian FKTP korporasi untuk menunjang pekerja produktif.
  • Upaya pencegahan dan penyuluhan di Korporasi kepada Pekerja, akan dibawa ke dalam keluarga dan masyarakat di sekitar pekerja. Sehingga pengaruh FKTP Korporasi sangat strategis bagi masyarakat luas
  • Program TBC Nasional yang gratis memberikan pemenuhan kepada kebutuhan FKTP Korporasi untuk membantu pekerja mengurangi waktu tunggu dalam pelayanan di faskes pemerintah karena FKTP Korporasi berpotensi menjalin kerjasama menjadi satelit faskes Pemerintah
  • Baik Korporasi maupun Karyawan sangat terbantu dengan layanan Program TBC Nasional yang gratis ini terutama dalam biaya pengobatan TBC, seperti menghemat pagu asuransi kesehatan pasien pada perusahaan-perusahaan kelas menengah ke atas yang menggunakan asuransi komersial.
  • Sistim administrasi kepegawaian dan catatan rekam medis di FKTP Korporasi dapat berkontribusi kepada Faskes pemerintah / Suku dinas kesehatan dalam hal data seperti skrining TBC karyawan perusahaan (health risk assessment dan CDR -case detection rate) , upaya investigasi kontak berkala dan ketuntasan pengobatan (success rate).

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka CTB DKI Jakarta, berinisiatif mendorong sektor pemerintahan untuk mulai bekerjasama dengan sektor privat korporsi,  merupakan bagian dari pendekatan DPPM - District Base Public Private Mix demi mengentaskan kasus TBC di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Luwansa pada 28 Februari 2019, peserta yang hadir adalah dari kalangan dokter dan menejemen korporasi serta beberapa perkantoran di wilayah DKI seperti; Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas (terkait lokasi Korporasi), Dinas Kesehatan DKI, Kopi TB DKI, sektor terkait (Apindo – Subdit KesjaOR kemenkes – Disnaker –  Dishub UPT Perparkiran - Subdit PNK3 Kemenaker - Kemensos).

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan pandangan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta terkait kondisi Tuberkulosis di tempat kerja. Pada pertemuan itu diselenggarakan juga talkshow dari mantan pasien TBC tulang yang kebetulan menjadi pejabat tinggi pada sebuah korporasi. Paparan teori dibagikan oleh KOPI TB Jaya untuk mengabarkan berita terkini mengenai Tuberkulosis. Kegiatan ditutup dengan kesepakatan bahwa beberapa perusahaan di masing-masing distrik di DKI Jakarta akan bekerjasama dengan sudinkes terkait serta puskesmas pengampu wilayah tempat kerjanya untuk melakukan skrining karyawan di FKTP Korporasi tersebut selama periode Maret untuk mendukung HTBS 2019 DKI Jakarta. Hingga berakhirnya periode HTBS 2019 terdapat beberapa perusahaan di DKI Jakarta yang telah terlibat dalam skrining karyawannya diantaranya PT Sari Melati, PT NGK Busi Indonesia, PT Hexindo Adiperkasa, PT Interkalin dan RSUD Antam Medika (CLI/SM/JS/ARS).