Sekilas Tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Bagaimana tata laksana pelayanan praktek kedokteran di Indonesia sebenarnya? Undang Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran (SPK) atau standar kedokteran gigi. Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimanan dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.  Standar Pelayanan Kedokteran (SPK) meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) (national medical guiledeline)  dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

PNPK dibuat oleh sekelompok pakar organisasi profesi, memuat pernyataan yang sistematis berdasarkan pada bukti ilmiah (scientific evidence), sehingga dapat membantu dokter dan dokter gigi membuat keputusan tata laksana penyakit atau kondisi klinis yang spesifik. PNPK dibuat bagi penyakit atau gejala yang paling sering atau banyak terjadi, memiliki risiko tinggi, biaya tinggi atau terdapat variasi dalam pengelolaannya, disahkan oleh Menteri Kesehatan.

SPO dibuat berdasarkan PNPK disesuaikan dengan strata pelayanan kesehatan primer, sekunder atau tersier. ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam penerapannya SPO disusun sebagai Panduan Praktik Klinik (PPK), yang dapat dilengkapi oleh alur klinik (clinical pathway), algoritmik, protokol, prosedur, dan standing order. Saat ini yang sering dibincangkan adalah PNPK dan PPK atau clinical pathway.

Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) ,  sebagai unit fungsional Direktorat Jenderal Upaya Kesehatan telah mengfasilitasi penyusunan  5 PNPK, yaitu: PNPK Tata laksanaan Trauma, PNPK HIV/AIDS, PNPK Preeklamsia dan Eklamsia, PNPK Bayi Berat lahir Rendah dan yang terakhir adalah PNPK Tata laksanaan Tuberkulosis.

Pada penyusunan PNPK Tata laksana TB, DR. dr. Erlina Burhan SpP (K) bertindak sebagai ketua tim pakar,  sedangkan organisasi profesi yang turut berkontribusi  terdiri dari:  IDI, PAPDI, IDAI, POGI, PDS PATKLIN, PERDOSSRI, PABI, IAUI, IKABI, IAI, IAKMI, PPNI.  TB CARE I yang didanai USAID turut membantu dalam penyusunan pedoman nasional ini. PNPK Tatalaksana TB memuat seluruh komponen ISTC (international standard for TB Care), karena PNPK merupakan bagian dari SPK, maka dokter akan lebih patuh menerapkannya.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), PNPK menjadi bahan penting bagi badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan yang akan menerjemahkan dalam bentuk Indonesia Case Base Groups (INA CBGs).

Untuk menyebarluaskan pedoman ini dan menyamakan persepsi langkah penerapan SPK di lanpangan, pada tanggal 13 November 2013 Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan workshop tentang SPK. Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang dilanjutkan dengan penyampaikan pengarahan kepada para peserta workshop tentang pentingnya SPK dalam meningkatkan mutu layanan dan sebagai dasar penyelenggaraan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nara sumber lain yang hadir adalah Prof. Dr Sofyan Ismael (ketua KUK), Prof Dr Sudigdo (KUK), Dr, Broto Wasisto (KUK), Prof Paul Tahalele (PP IKABI), Dr. Djoti Atmojo (KARS), Prof. Dr.Budi Sampurna (Staf Ahli Menteri), Dr. A Afdal Abdullah (PT. ASKES).