Lokakarya Diseminasi Hasil Awal Penerapan Jejaring Layanan TB Pemerintah Swasta berbasis Kabupaten/Kota (DPPM) Dukungan CTB

(Jakarta, 21/1/2019) Dibuka oleh Kasubdit TB – Bapak Imran Pambudi, perwakilan KOMLI – Bapak Sudijanto, dan Direktur Teknis KNCV – Bapak Bey Sonata. Pada pembukaan dipaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan agar mendapatkan masukan, dan berbagi pengalaman (baik kendala dan best practices).

Karena Lesson learned yang didapatkan dari kegiatan ini akan digunakan untuk memulai Catalytic funding. Berdasarkan hasil inventory study, bahwa banyak sekali pasien TB yang sudah berobat di layanan kesehatan namun belum masuk ke dalam sistem pencatatan (sekitar 30%), sehingga diperlukan adanya pendekatan kembali pada pihak swasta. Mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, sudah selesai di bahas sehingga selanjutnya akan menjadi acuan. Salah satu standar SPM Kesehatan tersebut adalah IDI. Maka ini menjadi fokus untuk memperbaiki IDI terutama pada layanan di Kota/Kabupaten yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan. Kemdagri secara khusus meminta bukti pelaporan kesehatan dari tiap Kota Kab. Dengan harapannya bahwa pengalaman CTB dapat menjadi pembelajaran bagi Kota/Kabupaten lainnya untuk dapat di adopsi, beserta pembiayaannya yang diharapkan dapat didukung masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten. Pada dasarnya Kota/Kab masing-masing sudah memiliki sumber dana melalui APBD. Sehingga diharapkan ada kendali terhadap penggunaan dana tersebut, minimal harus bisa mendukung SPM Kesehatan (seluruh 12 indikator). Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk menemukan ide baru.

Kasubdit TB memaparkan mengenai Situasi Jejaring Layanan TBC di Faskes Pemerintah dan Swasta yang isinya antara lain mengenai; bahwa notifikasi Kasus masih 50% dari angka estimasi kasus nasional sehingg pasien-pasien inilah yang menjadi target program, yaitu: pasien yang sudah berobat namun belum tercatat. Jumlah kematian pasien TB yang meninggal tiap harinya: sekitar 320 orang, namun belum terlalu disadari bahayanya sehingga belum terlalu direspon. Berdasarkan Peta Jalan Eliminasi TBC mengatakan Milestone menuju eliminasi TBC di Indonesia, tidak akan tercapai meski menemukan semua pasien yang ada, maka solusinya adalah diperlukan pencegahan TBC laten. Beberapa Strategi Nasional Program Penanggulangan TBC adalah;

  1. Penguatan kepemimpinan program TB di Kab/Kota. Wabah termasuk dalam bencana, baik wabah dari hewan ke manusia juga manusia ke manusia. SPM KLB, ada di Kab/Kota.
  2. Peningkatan akses pelayanan TBC yang bermutu, akses mungkin sudah 95% namun belum bisa dipastikan sama mutunya. TB RO akibat buruknya pelayanan, maka bisa dikatakan pelayanan kita memang belum optimal baik di Swasta maupun pemerintah.
  3. Pengendalian faktor resiko.
  4. Peningkatan kemitraan TBC melalui forum kordinasi TBC. Salah satunya melalui KOPI TB.
  5. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC.
  6. Penguatan manajemen program

DPPM diharapkan agar menghasilkan semua pencatatan dan pelaporan TBC dapat tercatat secara digital. Dikarenakan kendalanya adalah begitu banyaknya form pelaporan sehingga beban menjadi tinggi: 60% waktu habis untuk memasukkan data, belum sempat di analisa. Maka program TBC tidak diminati karena pelaporannya bermacam-macam. Akhirnya tidak ada atau kurang berminat untuk menjadi programmer TBC. Jejaring DPPM bertugas menemukan bagaimana membuat link antara apotek dengan Dokter Praktik Mandiri. Secara Struktural Generik Organisasi Tim DPPM melibatkan unsur dari berbagai aspek DKK, Organisasi Profesi. Jejaring Kerja DPPM: Kasus – Logistik – Pencatatan dan Pelaporan. Mengenai situasi DPPM saat ini yaitu sudah ada 5 Kab Kota yang membentuk Tim DPPM, dan telah disusun rencana operasional DPPM TB th 2019 s.d 2023 beserta panduannya. Global Fund sudah menyetujui pembiayaan kegiatan DPPM selanjutnya di 37 Kota Kab di 12 Provinsi melalui Catalytic Funding. Tantangan dalam DPPM adalah sebagian besar Kota/Kab belum membentuk Tim DPPM, dan implementasi WIFI TB belum maksimal. IO PPM Catalytic Funding adalah salah satu Sub Recipient dari Global Fund yang tugasnya menemukan missing cases pada faskes Non-NTP baik pemerintah maupun swasta yang pada saat ini sedang dalam proses persiapan, dan diharapkan 2019/2020 sudah dapat dimulai. Berdasarkan kasus yang terlaporkan mengatakan bahwa sudah ada 30.000 pasien TBC di notifikasi oleh praktisi swasta dalam tiga tahun, dan 50.000 pasien TB dari RS dalam tiga tahun, dan 2.550 kasus TBC RR/MDR TB dari 180.000 kasus, enrollment Rate TB RO 100% (saat ini baru 50%).

Selanjutnya pemaparan dilanjutkan oleh Direktur Teknis KNCV, yang membahas Penerapan Konsep Nasional PPM. Berdasarkan Inventory study ditemukan 842.000 (34%) missing cases. Alasan mengapa Puskesmas diintervensi adalah karena sering terjadi Under reporting/kasus yang belum dilaporkan masih ada sebanyak 15% , sementara di RS sebanyak 62%. Melalui DPPM tidak hanya yang under reporting tapi juga diharapkan dapat meraih kasus yang belum terjangkau salah satunya yaitu dengan penguatan kolaborasi faskes melalui jejaring. Saat ini penerapan DPPM di wilayah binaan CTB sebanyak 16 Kota/Kab. Dan terdapat dua komponen: Penguatan internal (self-assessment melalui form, kemudian mengadakan pertemuan mini lokakarya) yang meningkatkan penemuan kasus, serta memperkuat jejaring eksternal (tujuannya untuk memaksimalkan peran Puskesmas sebagai kordinator FKTP di wilayahnya. Dan juga dengan memperkuat peran kader). Langkah penerapan DPPM di 16 Kota/Kab idealnya harus memperkuat tim DPPM sebelum benar-benar dimulai. Buku saku DPPM yang telah dibuat, bukanlah Petunjuk Teknis melainkan merupakan rangkuman kegiatan yang sudah dilakukan di 16 Kota/Kab. Dokumentasi praktik baik merupakan living docs, akan terus berkembang dan akan terus direvisi. Luaran yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan, dokumentasi good practices dan inovasi, serta perbaikan buku saku penerapan DPPM. Fokus kita adalah bagaimana proses dan hasil baik, supaya bisa didokumentasikan.

Bapak Dikki – Technical Officer DPPM KNCV menambahkan mengenai Persiapan Penerapan bahwa konsep DPPM sudah ada lama, selalu berubah namun saat ini sudah bisa difinalkan. Dengan Istilah Lokakarya Mini (sebagaimana diatur Kemenkes).

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Pengalaman Penerapan DPPM oleh Puskesmas Timika Jaya, Kab Mimika, Dr. Moses Untung (Ka.Pusk). Beliau memaparkan bahwa; sasaran pendekatan tersebut sebanyak 14 ribu Jiwa yang tersebar di 2 Kampung; warga asli dan pendatang. Persiapan pelaksanaan DPPM adalah diawali dengan pengisian form PMP yang dilaksanakan 1 minggu sebelum lokakarya. Pengisian Form PMP dilakukan oleh wasor, Puskesmas dan CTB. Ia mengatakan bahwa Puskesmas Timika merasakan manfaatnya sebagai tolak ukur pelaksana kegiatan. Pelaksanaan Lokakarya dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari siang hari setelah pelayanan. Setelah Lokakarya internal, hasilnya pemahaman meningkat (terbukti dari pemahaman peran yang bisa dilakukan menjadi makin detail). Metode lokakarya yang dilakukan dengan: Kaka-Ade yaitu Puskesmas yang lebih dulu melaksanakan lokakarya DPPM menjadi fasilitator (Kaka) untuk Puskesmas berikutnya (Ade). Manfaatnya metode ini meningkatkan mutu pelaksanaan dari lokakarya, dan meningkatkan kebersamaan. Kegiatan ini menggunakan dana JKN yaitu Kapitasi. Hasilnya adalah peningkatan jumlah terduga dan terdiagnosis TB di TW 3 dan 4.

Perwakilan dari Puskesmas Kalisat, Jember yaitu Dr. Santi. Membagikan pengalamannya mengenai; Puskesmas Kalisat yang sudah memiliki tim DPPM yang dibentuk 2015 melalui SK Camat. Keterlibatan Lintas Sektor dalam PPM. Paguyuban yang sudah terbentuk yaitu Selamor (Sehat lanjar Omor). Aktivitas sosial bersama CSR, yaitu pemasangan genteng kaca. Pembinaan dan Penguatan PPM sudah dilakukan dengan salah satunya kunjungan apotik, menggunakan alat bantu berupa buku kunjungan. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara Swadana. Menurutnya aplikasi Wajib Notifikasi TB (WIFI TB) dirasa dapat mempersingkat dan mempermudah kerja kader, selain itu ada Grup Whatsapp dengan nama PPD TBC yaitu Para Pencari Dahak. Kendalanya belum ada mesin TCM sehingga Petugas Lab harus mengirim pasien tersebut ke RS Kalisat. Sudah ada sebanyak tiga Dokter Praktek Mandiri dan semuanya sudah aktif menggunakan WIFI TB, dan Pelaksanaan Investigasi Kontak. Dengan terbentuknya PPM di Kecamatan menghasilkan dukungan lintas sector yang dirasa meningkat, misalnya legalitas paguyuban, pemberian CSR, dll. Hasilnya juga adalah kontribusi layanan swasta dirasa meningkat, yang juga meningkatkan peran kerja kader.

Sedangkan Dr. Nurhayati Kepala Pusk Bandarharjo, Semarang membagikan pengalamannya antara lain;

Berdasarkan pelaporan yang berlokasi di daerah Pantura, dengan rata-rata penduduk padat dan pendidikan rendah, banyak perusahaan besar, terdapat empat kelurahan, 49 RW, 379 RT. Terdapat sebanyak 312 Kader Kesehatan yang berkolaborasi dengan Aisyiyah. Permasalahan yang terdapat di sana cukup kompleks yaitu Jejaring internal yang belum maksimal dan jumlah kader TBC yang masih terbatas. Implementasi DPPM yang sudah dilakukan Asesmen awal dengan cara mengisi form bersama antara; Kepala Puskesmas, tim UKM, dan tim Udinus. Kegiatan dilakukan selama dua hari (setelah pelayanan) dengan mengundang seluruh internal termasuk juga tim parkir dan pedagang yang tiap hari berjualan di Puskesmas. FKK (Forum Kesehatan Keluarga) mendapatkan pendanaan dari Pemkot sebesar 50 juta pertahun yang digunakan untuk penemuan kasus TBC. Sementara pendanaan lain didapatkan dari: Bantuan Operasional Kesehatan, dan Aisyiyah (GF). Peningkatan Kapasitas Kader dilakukan dengan fasilitasi oleh PE SEMAR. Namun implementasinya masih sangat terbatas yaitu lima orang per puskesmas. MOU dengan 5 klinik perusahaan besar, DPM, BPM, Apotek swasta. Selanjutnya akan mengadakan Pelatihan Kader TB di tahun 2019 karena saat ini baru memiliki sebanyak 18 orang kader. Pada tahun ini juga akan dilakukan Deklarasi Camat “Semut Tuntas TBC”. Pengawasan yang dilakukan yaitu dengan cara menemui Camat setiap bulan (Rabu minggu terakhir) untuk kordinasi dan kunjungan ke rumah pasien TBC. Peran aktif masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli (KMP) TBC. Untuk manfaat yang dirasakan adalah peningkatan penemuan kasus TBC.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antar peserta dan fasilitator, dan diakhiri dengan pemaparan mengenai aplikasi WIFI TB terkini. Kegiatan ini masih berlangsung hingga 22/1/2019. (OB/ARS/BHS)