Tuberkulosis (TB) sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia. Jumlah kasus TB di Indonesia menurut laporan WHO tahun 2015, diperkirakan ada 1 juta kasus TB baru pertahun (399 per 100.000 penduduk) dengan 100.000 kematian pertahun (41 per 100.000 penduduk).

 

Untuk mencapai target program penanggulangan TB nasional yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

 

menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Peraturan ini merupakan hal yang pertama yang bersifat spesifik untuk Tuberkulosis, sebelumnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755).

 

Beberapa pertimbangan yang melatar belakangi dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yaitu bahwa (a) Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan; (b) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan kebutuhan hokum; (c) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan  b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Tuberkulosis.


Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 yang terdiri dari 10 bab dan 29 pasal ini juga menyoroti mengenai pendanaan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran Penanggulangan TB di pasal 20. Dalam peraturan ini juga disertakan lampiran Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis.